HomeNARASIFILSAFATGelagat: Antara Pancasila dan Kerangka Pikir Para Aparatur Negara

Gelagat: Antara Pancasila dan Kerangka Pikir Para Aparatur Negara

FILSAFAT NARASI REFLEKSI 0 0 likes 90 views

Seorang teman memutuskan untuk memeluk Islam. Ia telah bersyahadat sekitar tiga tahun lalu. Tentu, tak mudah menjalani apa yang saya sebut sebagai “orang ambang.”

Di satu sisi, ia bukan lagi menjadi bagian dari umat agama sebelumnya, yang sudah pasti memuat konsekuensi tertentu. Tapi di sisi lain, ia tak sepenuhnya juga seorang yang diakui dan diterima oleh agama barunya.

Maklum, di negeri ini, Islam tak sekedar laku hidup yang semestinya dijalani lahir dan batin. Tapi juga sepenggal identitas yang mesti tercatat oleh para birokrat. Saya ingat petuah Gus Dur, agama itu tak penting, yang terpenting adalah kemanusiaan. Amboi, ternyata kenyataan tak semanis yang Gus Dur harapkan.

“Saya mesti mempertimbangkan untuk tak melukai perasaan keluarga,” terang teman saya itu ketika sertifikat kemuslimahannya yang dikeluarkan oleh Masjid Istiqlal Jakarta tak cukup ampuh merontokkan angkuh-hati para petugas KUA.

Atas nama administrasi negara-(agama), rasa kemanusiaan (basyariyah) yang selama ini didengungkan para kyai, pikir saya, tak lagi menjadi faktor terpenting dalam menjaga relasi antar-manusia. Klaim rahmat li al-‘alamin pun melayang entah ke mana.

Pengalaman teman saya dalam menghadapi angkuhnya tembok birokrasi itu juga menggelitik nalar saya lebih jauh: status keislaman kita semua ternyata tak terletak di tangan para kyai, syaikh, ataupun ustadz, tapi para birokrat—cobalah anda yang secara administratif belum Islam datang ke KUA untuk mengurus pernikahan. Maka, celakanya, segala aktifitas keislaman yang dilakukan oleh teman saya itu selama tiga tahun ini menjadi muspra, tak bernilai, bukan oleh logika ilahi tentu saja (‘inda Allah), tapi oleh logika birokrat (‘inda al-birokrat). Pengajaran mengaji al-Qur’an saya kepadanya pun menjadi tak guna—hanya sebernilai ibadahnya orang gila.

Sebegitu pentingkah secoret keterangan agama di KTP, pada akhirnya? Mereka berdalih bahwa hal itu perlu dilakukan agar orang tak mudah untuk keluar-masuk Islam. Amboi, andaikata cara berpikir seperti ini dimakmumi, bukankah berarti ikut pula menyuburkan fenomena Islam struktural, Islam KTP, Islam-serba-terpaksa—gadungan? Lalu, seandainya logika kacau seperti itu tetap dipelihara, bagaimana kemudian mempertanggungjawabkan ayat laa ikraha fi al-din secara birokratik-administratif? Atau tak adakah hubungan yang seiring antara teologi dan administrasi?

BACA JUGA :   Miftahul Ulum : Belajar Solidaritas Dari Perjuangan Warga Mempertahankan Waduk Sepat

Seandainya kyai-kyai saya masih hidup, tentu mereka akan terpingkal. “Selamat datang di nubuat akhir zaman.” Tapi saya bukan tipe orang yang mudah terpikat nubuat. Ada gelagat di balik itu semua: nasib Pancasila dan Islam kultural di kemudian hari.

Pancasila, sebagaimana yang kita tahu, tengah dihadapkan pada radikalisme keagamaan yang marak dewasa ini. Ideologi radikal yang mengejawantah dalam berbagai sikap intoleran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, Pancasila merupakan sikap hidup (the way of life) yang semestinya mewujud dalam berbagai sikap hidup manusia.

Radikalisme adalah sebentuk sikap intoleran yang dapat dimiliki oleh manusia baik secara individual maupun kelompok. Dewasa ini dapat dilihat dengan mudah di berbagai media massa bagaimana sikap-sikap intoleran muncul dalam bentuk radikalisme keagamaan.

Dr. Usamah Sayyid al-Azhary menjelaskan bahwa persoalan radikalisme dalam agama Islam adalah persoalan hakimiyah (Islam Radikal, 2015).  Mereka merasa sebagai umat terpilih dan utama. Sebagai sebuah kelompok yang superior mereka akan dengan mudah mengkafirkan yang berbeda pandangan dengan mereka, atau bahkan umat Islam sendiri yang tak sesuai dengan standar mereka.

Atas dasar itu, orang-orang yang mengambil IS (Islamic State) sebagai jalan hidup akan menolak fakta bahwa Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari banyak suku dan bangsa. Paham radikalisme keagamaan ala IS yang menggunakan berbagai kedok sejatinya memang menolak keberagaman sejak dari pola pikirnya.

Secara das Sollen, Indonesia merupakan negara di mana ideologi Pancasila diterjemahkan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari sistem ketatanegaraan, pelaksanaan kinerja aparatur negara baik sipil maupun militer, sampai pada pengejawantahan kehidupan keseharian warganegaranya.

BACA JUGA :   Levinas dan Politik Perjumpaan Wajah Ke Wajah

Ideologi Pancasila adalah juga sebentuk Weltanschauung. Sebagai pandangan hidup, maka hal tersebut harus muncul dalam berbagai keseharian aparatur sipil atau militer dari pusat hingga daerah. Andaikata orang-orang dalam pemerintahan tak menjadikan pandangan hidup tersebut dalam perannya sebagai aparatur negara, maka terjadilah deformasi dari tujuan negara yang sebenarnya. Konsekuensi dari tak menerapkan, atau bahkan anti, Pancasila dan mengambil paham radikal keagamaan dalam tubuh ASN selaku perpanjangan-tangan negara akan menyebabkan terjadinya berbagai diskriminasi dan chaos sosial.

Ada satu strategi yang saya kira, ketika perlawanan terbuka dan frontal dipersempit ruang geraknya, akan mereka terapkan: pembangkangan (aparatur) sipil. Secara sengaja kinerja mereka akan leda-lede (seenaknya) dan diupayakan untuk tak mencapai target sebagaimana mestinya. Siapa yang rugi dan patut dipersalahkan pada akhirnya? Dan celakanya, ada mekanisme tertentu untuk membuat rakyat tunduk dan bungkam.

Munculnya gerakan Islamic State (IS) sejak lima tahun terakhir menjadi fenomena yang harus diwaspadai dan dilawan. Gerakan ini adalah gerakan yang tidak sederhana. Sebab menggunakan Islam sebagai “tetenger,” tapi sesungguhnya partisipan atau pengikutnya bisa tak sepenuhnya beragama Islam (Heru Harjo Hutomo, http://jalandamai.org/kearifan-yang-hilang.html). Dengan kata lain, mereka yang berasal dari luar orang-orang beragama Islam juga dapat menjadi bagian darinya. 

Akhir-akhir ini terdengar santer berita tentang 72% Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan 78% pegawai BUMN memilih pasangan Prabowo-Sandi. Apakah artinya? Berita tersebut memperlihatkan bagaimana radikalisme keagamaan melakukan formalisasi Islam dengan memanfaatkan otoritas dan fasilitas negara, persis satu atau dua tahun lalu ketika aspirasi Islam formal-struktural begitu bergelegak (Heru Harjo Hutomo, https://islami.co/hikayat-kebohongan/).

BACA JUGA :   Katolik Radikal dan Silent Majority

Sebagian dari kelompok mereka adalah orang-orang yang terang-terangan sektarian dan intoleran. Dengan kata lain, ASN yang terpengaruh paham IS adalah aparatur yang kemungkinan besar memiliki berbagai sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Orang-orang yang duduk dalam pemerintahan dan tengah memegang tampuk kekuasaan tak akan memiliki kesanggupan untuk benar-benar menjalankan etika profesi mereka, di mana etika tersebut jelas-jelas diderivasikan dari Pancasila (UU ASN).

Fakta bahwa 72% ASN dan 78% pegawai BUMN lebih memilh Prabowo-Sandi daripada Jokowi-Ma’ruf Amien membuktikan bahwa ke depan pasangan terpilih harus melakukan kontrol dan sanksi yang tegas. Jangan seperti pada satu atau dua tahun lalu, banyak oknum aparatur negara yang jelas-jelas terindikasi berafiliasi dengan ormas-ormas pengusung Khilafah Islamiyah hanya mendapatkan teguran dan basa-basi sumpah ulang kesetiaan terhadap NKRI.

Terbukti, perlakuan-perlakuan pemerintah di atas jelas tak digubris. Kita menghadapi apa yang saya sebut sebagai “habitus,” bukan lagi semata ideologi dan jaringan. Ideologi sudah selesai pada tataran ini, terbukti dari maraknya budaya caci-maki dan perendahan-perendahan yang kerap menghiasi pola interaksi baik di dunia maya maupun dunia nyata, bukannya kritik atau bahkan polemik. Era sekarang adalah era pendangkalan, era yang tak menghendaki adanya kedalaman. Persoalan jaringan sudah pula bukanlah hal yang penting, keberulangan—sering dengan pola yang sama—membuktikan bahwa ketika satu jaringan terbongkar akan dengan mudah bangkit kembali, patah tumbuh hilang berganti.

Tentu, soal pilihan presiden adalah soal kebebasan yang diberi ruang dalam sistem demokrasi. Tapi bagaimana seorang guru agama di Jakarta yang berstatus ASN, misalnya, sampai memiliki aspirasi teroristik? Atau dua tahun lalu, ketika salah seorang staff Kemenkeu terungkap telah berbaiat pada IS dan berniat hijrah bersama keluarganya ke Suriah? Belum lagi beberapa oknum dosen negeri yang terbukti menjadi simpatisan ataupun anggota resmi HTI.

Pada tataran diskursus politik-keagamaan kontemporer Indonesia, kita dengan mudah dapat melihat suatu tendensi berjamaah untuk tak memilih Pancasila sebagai suluh berbangsa dan bernegara lagi. Untuk itu tak cukup rasanya kita hanya mempertimbangkan fakta hukum, tapi juga sesuatu yang secara diskursif mengarah kepada pengkhianatan negara (preventif).

Pemerintahan terpilih harus juga lebih jeli terhadap “bawahan” sendiri. Tak mungkin radikalisme dan terorisme keagamaan yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia terus berulang tanpa adanya penopang jaringan yang seolah “kebal” hukum. Jaringan manakah yang paling aman untuk mendelegitimasi kekuasaan selain jaringan dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri, dari setingkat kementerian hingga perangkat kelurahan dan desa (Heru Harjo Hutomo, http://jalandamai.org/hikayat-kebohongan.html)?

(Pernah dimuat di http://jalandamai.org)

Please share,