Belum ada satu pun pemerintah, baik pusat dan daerah yang mampu memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam konteks UU no 06 tahun 2018 tentang Kedaruratan Kesehatan. Negara dan daerah sama-sama takut memenuhi kewajibannya, seandainya Karantina Wilayah ditetapkan.
Dalam UU tersebut jelas disebutkan tanggungjawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan selama masa Karantina Wilayah. Disini persoalan ketersediaan dana yang memadai di APBN maupun APBD tampaknya bikin pemilik kekuasaan puyeng. Apakah mereka mampu? Apakah itu tak akan menggeser pos anggaran lain yang dinilai lebih menguntungkan?
Jakarta, bung. Oh, ada yang menyatakan siap. Tapi benarkah kesiapan itu benar-benar siap. Sebab faktanya beberapa pekan ini saja, belum ada pihak pemerintahan yang menyiapkan kondisi sosial warga ke arah sana. Tak ada mekanisme perlindungan warga tak mampu, tak ada pendataan, tak ada suara kesiapan itu sampai di bawah. Mungkin warga Jakarta siap diberi kejutan, entahlah.
Covid-19 ini bikin pemerintahan benar-benar ditantang menunjukkan efektivitas dan sinerginya. Ini bakal jadi momen kita mengukur efektifkah pemerintahan dan sistem penyelenggaraannya selama ini memenuhi hak konstitusional warga negara sebagaimana amanat UUD NRI 1945 itu. Atau sebaliknya, kita masih melindungi kepentingan penyelenggara negara dalam kondisi darurat sipil, eh darurat kesehatan.
Sebab bila ternyata tak efektif, setiap orang waras dan berpikir harus bertanya. Mengapa kita harus berbangsa dan bernegara dengan tak efektif? Untuk apa kita bernegara tanpa tujuan pemenuhan semangat demokrasi, semangat bonum communae.
Covid-19 ini bikin daerah panik, rakyat pun tercekik. Ketidakjelasan bikin kepala daerah ikutan bingung. Ada yang model Tegal, bikin pembatasan sendiri. Malang punya cara sendiri. Bupati Aceh Tenggara kabarnya melarang warga tidak ber-KTP disana masuk wilayahnya, meski dia lupa buat mekanisme atau tempat karantina warga yang memegang KTP Aceh Tenggara tapi tinggal di zona merah atau baru pulang dari luar negeri.
Ada lagi model Gubernur Jakarta dengan narasi-narasi manisnya. Gubernur Papua dengan kerisauan infrastruktur kesehatannya yang terbatas. Sementara Istana? Sedang dalam imaji perang, entah perang melawan kudeta siapa, sampai berpikir ke arah Darurat Sipil era Bung Karno. Sementara UU Kedaruratan Kesehatan sendiri belum lagi disiapkan aturan turunan.
Ini momen galau nasional. Setiap orang terlebih para pemimpin, membawa bapernya masing-masing. Mereka lupa menggerakkan semangat Gotong Royong warga. Lupa beri keteladanan dengan pertama-tama beri contoh untuk menutupi kekurangan pos anggaran, bila itu jadi salah satu kerisauan. Bingung memberi pernyataan meneduhkan yang sampai ke aturan serta perangkat terbawah.
Di Indonesia yang super ini, masih banyak yang siap bergerak. Buktinya banyak penjahit rela bikin APD untuk disumbangkan. Ada yang bikin face shield untuk disumbangkan ke RS. Ada lagi yang bikin gerakan dukung sesama warga termasuk ojol. Banyak juga yang cuma bisa donasi kecil mendukung. Tapi ini potensi besar bila semangat Pancasila dalam gotong royong ini bisa dikapitalisasi sebagai modal bangsa ini.
Saya bermimpi dalam waktu-waktu ini, kepala daerah siap searah dengan Presiden. Saya kebayang, Presiden sejalan dengan kepala daerah. Pemimpin agama berikan sebagian aset lembaganya, perusahaan kerahkan dana CSR tahunan mereka. Pemerintah beri keteladanan untuk potong gaji sekian bulan dan semua rakyat mengumpulkan dana gotong royong. Maka kekhawatiran pemenuhan kewajiban terhadap rakyat bisa dikelola dengan prioritas pada yang paling rentan. Modal sosial masyarakat kita bisa dioptimalkan.
Tapi sayang, kita lebih sibuk saling jegal dan potong. Linglung sampai lupa dasar negara, lupa Pancasila yang kata bung Karno, sejatinya ada dalam semangat gotong royong.
(Ujung Menteng, Akhir Maret 2020)
Foto : Pembuatan APD Gratis Anne Avantie (Sumber: Instagram//anneavantieheart/)
Tinggalkan Balasan