HomeAKSILibatkan Pihak Independen dalam Tim Kajian UU ITE

Libatkan Pihak Independen dalam Tim Kajian UU ITE

0 67 views share

Mencermati surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE yang disahkan 22 Februari 2021, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemilihan tim kajian UU ITE ini tidak akan membuahkan hasil seperti yang didambakan masyarakat.

Dalam siaran pers yang diterima idenera.com, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang terdiri dari LBH Pers, SAFEnet, YLBHI, ICJR, IJRS, ELSAM, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Greenpeace Indonesia, KontraS, Amnesty International Indonesia, PUSKAPA UI, Imparsial, AJI Indonesia, PBHI, Rumah Cemara, Koalisi Perempuan Indonesia, ICW, LeIpP, dan WALHI mengkritisi dua hal yang dianggap tidak akan memberikan perubahan berarti pada UU ITE.

Pertama, Koalisi Masyarakat Sipil menilai tidak adanya keterlibatan pihak independen yang dapat melihat implikasi UU ITE pada pelanggaran hak-hak asasi warga, seperti Komnas HAM yang selama ini menerima aduan terkait pelaporan pada pembela HAM dengan pasal-pasal karet UU ITE.

BACA JUGA :   Kampung Pelangi, upaya penataan oleh Pemerintah Kota Surabaya

Komnas Perempuan yang selama ini juga menerima aduan terkait laporan korban kekerasan gender, justru pernah dilaporkan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 UU ITE saat memperjuangkan hak korban.

Pasal-pasal UU ITE selama ini dianggap terlalu multitafsir atau pasal karet. Ini ditunjukan dengan lebih banyak digunakan oleh orang yang memiliki kuasa bisa penguasa, pengusaha, atau aparat.

Koalisi Masyarakat Sipil: Libatkan  Pihak Independen Dalam Tim Kajian UU ITE

KMS beranggapan, pemillihan Tim Kajian UU ITE tanpa melibatkan unsur-unsur yang independen dikhawatirkan justru akan melanggengkan adanya pasal-pasal karet tersebut. Tim Kajian UU ITE yang seperti ini akan berpotensi berat sebelah dalam melakukan kajian dan hanya menitik beratkan pada aspek legalistik formal dan mengabaikan adanya situasi ketidakadilan yang selama ini timbul akibat diberlakukannya pasal-pasal karet di dalam UU ITE.

BACA JUGA :   Refleksi 2 tahun Bom Surabaya 13.05.18

Kedua, Koalisi Masyarakat Sipil menilai Tim Kajian UU ITE ini ternyata  dipimpin oleh orang yang selama ini dinilai berpotensi menghambat upaya revisi dan dinilai tidak memiliki komitmen untuk memperbaiki demokrasi yang jelas-jelas bersumber dari adanya pasal-pasal karet UU ITE.

Seperti yang diketuhui, pasal-pasal karet dalam UU ITE bermasalah dan telah memidana banyak jurnalis, aktivis pembela HAM, akademisi dalam menyampaikan ekspresi dengan mengedepankan fakta. Beberapa dari mereka justru dipenjarakan, sebagaimana laporan Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet yang dapat diakses publik.

Penunjukan komposisi Tim Kajian UU ITE yang dinilai bermasalah ini memberi pesan adanya ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan permintaan Presiden Jokowi untuk menelaah adanya potensi ketidakadilan dalam UU ITE.

BACA JUGA :   Mengorkestrasi Sains di Masa Pandemi Covid-19

KMS beranggapan, sulit rasanya bagi masyarakat sipil untuk berharap banyak pada Tim Kajian UU ITE dapat menemukan kajian ketidakadilan dalam UU ITE jika melihat komposisinya lebih banyak dari pihak pemerintah. Oleh karena itu pemerintah harus melibatkan pihak-pihak independen seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam Tim Kajian UU ITE.

Juga mendesak agar Tim Kajian UU ITE fokus menelaah keberadaaan pasal-pasal bermasalah di UU ITE terutama pasal-pasal karet dan mendorong revisi yang substantif terhadap pasal-pasal ini. Serta mendorong tim kajian untuk melibatkan secara aktif para akademisi, korban, perempuan korban, aktivis, pembela HAM, dan kelompok media dalam kajian pasal-pasal UU ITE.

Feature images : https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/concept-freedom-speech-vector-23794728

Please share,