Setelah melewati proses pelantikan Presiden Republik Indonesia (20/10) di komplek Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Joko Widodo memasuki periode kedua pemerintahannya dalam bayang kelabu.
Berbeda saat tahun 2014, terdapat perayaan kirab budaya lengkap dengan kereta kencana yang mengangkut Joko Widodo dari Bundaran HI menuju Monas. Dimana telah berdiri panggung terbuka untuk menyapa masyarakat secara terbuka yang telah hadir memadati lokasi, untuk melihat secara langsung Presiden terpilih.
Gegap gempita tersebut, berubah dengan 30 ribu personel keamanan dari aparat gabungan TNI dan Polri, yang berlapis terbagi menjadi empat ring. Dilansir dari KOMPAS.COM, Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid menyebut pengamanan yang diterjunkan berlebihan. Jika dibandingkan pada periode pertama, petugas pengamanan yang diturunkan berjumlah 24.815 personel. Berbagai pengamat politik berpendapat, situasi tersebut cerminan dari paniknya pihak istana yang menengarai akan ada pihak berniat mengganggu jalannya prosesi pelantikan Presiden. Namun, tak sedikit juga yang bersuara masih dalam koridor kewajaran.
Dinamika sosial politik yang terjadi saat ini merupakan efek global dari beberapa kebijakan yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, seperti gelombang rancangan undang-undang, yang salah satunya mendapat tolakan keras dari publik adalah RUU KPK, yang dinilai sebagai paket kompromi yang justru melemahkan lembaga anti rasuah Indonesia, dan semakin mempertebal perlindungan pada praktik transaksi bawah meja. Meski, secara resmi Joko Widodo telah memberikan perintah utuk menunda pembahasan RUU tersebut, namun masyarakat masih menanti final decision dari pemerintah.
Belum lagi mengenai, pertumbuhan ekonomi yang masih jauh dari janji lima tahun lalu, yakni minimal 7 persen. Hingga kini, tanda-tanda perbaikan ekonomi juga belum terlihat. Di sisi lain, praktik demokrasi di bawah pemerintahannya dirasa banyak masyarakat mengalami kemunduran. Asumsi publik ini tak pelak kian menyebar luas, ketika melihat manuver elit politik yang berbondong-bondong mendekat menuju kolega istana.
Hal tersebut, menurut Pengamat Politik Rocky Gerung menyatakan, perkawaninan masiv antara istana dan poros oposisi justru membuat kehidupan demokrasi tanah air berbahaya. Dalam berbagai kesempatan Talk Show di saluran televisi ia mengatakan, jika tidak ada medium oposisi, akan membuat kekuatan pemerintah head to head dengan kekuatan rakyat. Lanskap koalisi besar ini yang kemudian ditangkap publik sebagai kekhawatiran bakal melemahnya mekanisme kontrol pada periode lima tahun ke depan. Merangkul pihak yang berseteru dalam pilpres beberapa waktu yang lalu, adalah bentuk keputusan dari Joko Widodo untuk mencegah perpecahan atau pembelahan politik yang semakin besar.
Namun, narasi itu terbukti tak cukup kuat meyakinkan di mata masyarakat. Ia tampaknya tak cukup percaya diri dengan kekuatan koalisi pendukung sebelumnya di DPR. Masuknya Gerindra ke dalam gerbong kabinet Indonesia Maju, adalah langkah kongkrit dari Joko Widodo untuk membangun kekuatan mutlak dalam kerangka eksekutif dan legislatif.
Kekuatan mutlak yang dibangun Jokowi ini tentu mampu membawa kerugian besar bagi masyarakat. Mekanisme kontrol, yang akan memastikan kinerja pemerintah bertindak tepat dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik, tidak akan benar-benar bisa dilakukan.
Kemungkinan terbesar adalah Jokowi menginginkan menjalankan pemerintahannya tanpa kegaduhan, sepi dari kritik, dan minim irisan pertentangan politik di parlemen. Ia akan lebih leluasa mengegolkan anggaran dan berbagai racangan undang-undang. Rasanya Jokowi perlu diingatkan sekali lagi, bahwa koalisi besar tak mampu memberikan jaminan kestabilan politik yang ia inginkan.
Jika menengok pada pengalaman masa pemerintahan SBY pada periode kedua menunjukkan hal itu. Pada 2009-2014, Yudhoyono merangkul banyak partai untuk berada dalam satu gerbong di dalam istana. Kenyataannya, partai-partai yang dianggap pendukung itu juga bertindak layaknya oposisi di parlemen. Alih-alih memperkuat pemerintahan, mereka lebih fokus, dan belomba-lomba menyiapkan materi jelang kompetisi lima tahun berikutnya. Tak pelak, mereka justru lebih sering jalan beriringan untuk menggerogoti uang negara. Terbukti dengan banyaknya perkara korupsi yang melibatkan anggota DPR dan para politisi dari banyak partai politik pendukung kala itu.
Di tengah mekanisme kontrol yang semakin melemah di parlemen, agaknya publik harus bersiap diri untuk mengambil alih peran tersebut. Perlawanan secara konstitusional dan damai perlu digalakkan di seluruh penjuru tanah air. Perlawanan ini semata dilakukan untuk mencegah kebijakan politik yang merugikan publik, serta mencegah terciptanya kartel politik.
Oleh : Aditya Poundra
Ikuti Idenera di Google News.
Terimakasih telah mengunjungi IDENERA.com. Dukung kami dengan subscribe Youtube: @idenera, X :@idenera, IG: @idenera_com
Tinggalkan Balasan