Perekonomian sangat erat sekali kaitanya dengan kehidupan manusia. Kondisi masyarakat, struktur sosial hingga sejarah suatu bangsa bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakatnya. Dengan kondisi perekonomian yang mapan, seseorang bisa menjadi sosok/figur yang terpandang dalam masyarakat lebih-lebih di desa.
Setiap orang/individu tentunya sangat ingin mencapai taraf keadaan ekonomi yang mapan. Namun pada kenyataanya, tak semua dari kita yang mencapai taraf ini bahkan berada jauh dari kondisi ekonomi mapan. Indonesia sebagai negara yang masih berkembang tentunya mengalami kondisi ini.
Baca juga : Sekolah Analisa Sosial : Berani masuk ke tengah-tengah persoalan masyarakat
Banyaknya kasus gizi buruk bersumber dari kondisi masyarakat yanng berada dibawah garis kemiskinan. Orang tidak mementingkan faktor gizi dalam mengkonsumsi makanan, yang penting kenyang. Lebih miris lagi, kasus gizi buruk terjadi di lingkungan para petani yang sebagai penghasil bahan baku baik itu makanan atau tekstil dan lain-lain.
Lalu siapa yang mendapat keuntungan besar jika petani yang sebagai pemilik bahan baku masih terseok-seok dalam kondisi ekonomi?
Mari kita lihat kasus yang masih hangat akhir-akhir ini. Muncul di pemberitaan sebuah PT yang bergerak di bidang penjualan beras mengadakan manipulasi. Beras yang dibeli dalam bentuk gabah dari petani seharga Rp.6.000 dijual dengan harga Rp.12.000 hingga Rp.20.000 di tingkat konsumen.
Segala harga ditentukan oleh kaum pemodal sehinggga petani mau tak mau harus menjual barangnya karena takut tak laku. Dengan kondisi ini, wajar saja jika petani yang sebagai pemilik bahan baku masih miskin sedangkan para pelaku industri yang sebagai pemilik modal makin kuat dalam perekonomian.
Pemerintah atau dalam hal ini negara yang sebagai penjamin kehidupan warganya hanya sampai di penyusunan batas harga gabah tapi pengawasannya masih sangat minim.
Mungkin karena para stakeholder / pemerintahan terlalu sibuk merebut kekuasaan hingga kesejahteraan para masyarakat kecil menjadii hal yang tidak penting untuk diperhatikan. Atau bisa saja para pejabat sudah diberi “pelicin” dari kaum pemodal untuk menentukan harga. Ini hanya satu dari sekian banyak kasus yang terjadi di negara kita ini. Kita seharusnya lebih berani untuk melawan bukanya pasrah menunggu keajaiban.
**Wahyu Mahatara, Peserta Sekolah Ansos 2017. Mahasiwa Fakultas Pertanian Unitomo Surabaya. Aktif berkegiatan di Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik (UKMK) St. Paulus Unitomo Surabaya.
* Tulisan ini merupakan salah satu proses di Sekolah Ansos, dimana peserta diminta memberikan refleksinya dengan judul; ” Saya dan….(isu yang dipilih)”. Atas persetujuan partisipan akan di publis secara berkala di www.idenera.com.
Ikuti Idenera di Google News.
Terimakasih telah mengunjungi IDENERA.com. Dukung kami dengan subscribe Youtube: @idenera, X :@idenera, IG: @idenera_com
Tinggalkan Balasan