Perempuan Harus Rebut Kesempatan Mengelola Hutan

Perempuan, penduduk desa, dan sekitar hutan dinilai perlu mengambil kesempatan jadi pelaku utama pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Hal ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi perubahan iklim, penyusutan keanekaragaman hayati dan kemiskinan yang dihadapi perempuan. Baik secara lokal, nasional dan global sebagai akibat pengelolaan hutan yang tidak berkeadilan dan berkelanjutan.

Topik tersebut mengemuka pada “Temu Nasional Perempuan Pemimpin: Memperkuat Gerakan Perempuan Pemimpin dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan yang Adil, Setara dan Berkelanjutan di Indonesia” pada Kamis,7 Desember 2022 di Jakarta.

Kegiatan ini diselenggarakan Gender Focal Point bersama The Asia Foundation Indonesia, berkolaborasi dengan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender KHLK. Lima orang perempuan pemimpin dari Provinsi Aceh, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan turut hadir.

Para perempuan pemimpin tersebut antara lain, Sumini (Ketua Lembaga Pengelola Hutan Kampung Damaran Baru di Kabupaten Bener Meriah), Velin (Penggerak Muda Perhutanan Sosial di Kabupaten Donggala, Eva Susanti (Ketua Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan Karya Mandiri di Kabupaten Rejang Lebong), Rita Warti (Paralegal di Kabupaten Kepulauan Mentawai) dan Nur Aena (Ketua Koordinasi Forum Perempuan Keadilan Anggaran Kabupaten Maros).

“Walau kerja-kerja mereka di tingkat lokal, namun hasil-hasil yang mereka capai menjadi pembelajaran secara nasional dan internasional. Mereka adalah perempuan-perempuan yang merebut kesempatan, bukan perempuan yang menunggu kesempatan diberikan,” kata Country Representative The Asia Foundation Indonesia, Sandra Hamid.

Lima Perempuan yang Memimpin dan Berperan

Sumini, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Kampung Damaran Baru di Kabupaten Bener Meriah, telah berinisiatif membentuk Lembaga Pengelola Hutan Kampung Damaran. Inisiatif ini diambilnya lantaran gelisah terhadap potensi bencana banjir dan kekeringan akibat pembalakan liar dan perubahan hutan menjadi kebun di kawasan hutan lindung.  

Sumini lalu mendirikan Lembaga Pengelola Hutan Kampung Damaran Baru. Lembaga ini berhasil mendapatkan Surat Keputusan Pengelolaan Hutan Kampung Damaran Baru seluas 251 hektar. 

“Kalau terjadi bencana, perempuan yang paling repot. Mari dukung perempuan yang mau melestarikan hutan,” ujar Sumini.

Eva berinisiatif membentuk Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) Karya Mandiri untuk memanfaatkan potensi hasil hutan bukan kayu di hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Kelompok ini mengelolah hasil hutan bukan kayu jadi pangan yang bernilai ekonomi produktif. Usahanya ini berkontribusi terhadap upaya pelestarian hutan TNKS. 

Kelompok KPPL Karya Mandiri telah menandatangani perjanjian kerjasama kemitraan konservasi dengan Balai Besar TNKS. 

“Relasi perempuan dan hutan sangat dekat dan erat. Pemerintah harus memprioritas perempuan untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan,” kata Eva.

Velin berinisiatif menggerakan generasi muda dan perempuan dewasa untuk membentuk kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) Masanang Hembiti. 

Selain merintis usaha yang memproduksi minyak kelapa, KUPS Masang Hembiti juga merintis usaha pengembangan potensi danau untuk tujuan wisata. “Pemerintah perlu memperhatikan perempuan rentan, termasuk perempuan disabilitas yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan,” kata Velin.

Rita Warti memilih jadi Paralegal di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ia menjadi paralegal lantaran resah kerena luas hutan yang berkurang drastis akibat ulah perusahaan yang melakukan pembalakan hutan.

Berkurangnya luasan hutan berdampak sangat buruk bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat, terutama perempuan di Kepulauan Mentawai. “Saya mohon pemerintah tidak terlalu mudah untuk memberikan izin kepada perusahaan,” kata Rita.

Sementara itu, Nur Aena, Ketua Koordinasi Forum Perempuan Keadilan Anggaran Kabupaten Maros berinisiatif mengajak kaum perempuan untuk belajar membaca dan menulis.

Namun, upaya Nur dibatasi oleh anggaran. Pemerintah desa belum sepenuhnya menyadari kepentingan perempuan dan pelestarian lingkungan hidup. Ini dibuktikan dengan anggaran yang sangat minim, bahkan sering tidak dialokasikan. 

“Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Desa PDTT, perlu membuat kebijakan untuk memperbesar alokasi dana untuk program dan kegiatan terkait lingkungan hidup pada anggaran desa. Paling tidak, bisa dialokasikan sebesar 15 persen dari anggaran desa,” kata Nur.

Respon Pemerintah

Penyuluh Kehutanan Ahli Utama Pusat Penyuluhan KLHK Mariana Lubis menilai, inisiatif para perempuan pemimpin membuktikan perempuan menyadari pengelolaan hutan yang tidak adil dan tidak berkelanjutan. 

Kebijakan yang tidak adil menempatkan perempuan sebagai korban pertama dan terburuk dari dampak yang ditimbulkan. 

Mariana berharap unit pengelola kawasan hutan dan pemerintah desa perlu mendorong dan memperkuat keterlibatan perempuan dalam upaya pengelolaan hutan, terutama perhutanan sosial. 

“Regulasi dan kebijakan perhutanan sosial sudah berpihak kepada perempuan,” kata Mariana.

Staf Ahli Menteri Bidang Industri dan Perdagangan Internasional KLHK, Novia Widyaningtyas mengatakan, dari sisi regulasi dan kebijakan sudah tidak ada masalah. Tinggal bagaimana perempuan merebut kesempatan, bahkan menciptakan kesempatan.

 “Sudah banyak kerja-kerja yang dilakukan dan didorong oleh perempuan. Perempuan sudah tidak lagi sebagai objek, bahkan banyak yang menjadi inisiator,” kata Novia.

Ikuti Idenera di   Google News.

Terimakasih telah mengunjungi IDENERA.com. Dukung kami dengan subscribe Youtube: @idenera, X :@idenera, IG: @idenera_com