HomeREFLEKSIDISKUSIPolitik Itu Selalu Mencari Pembenaran

Politik Itu Selalu Mencari Pembenaran

DISKUSI FILSAFAT NARASI 0 0 likes 136 views

Pencarian Pembenaran*

Manusia bukanlah, sebagaimana dikemukakan Aristoteles, hewan politik sebagaimana semut dan tawon, yang diprogram secara sederhana oleh naluri-naluri alamiah mengorganisasi diri di dalam bangunan tertentu yang sama (iterating) semisal sarang atau sarang lebah [1].

 

Lebih tepatnya, komunitas-komunitas politik dan praktik-praktik institusional kita mengambil bentuk-bentuk yang tidak dapat didamaikan, dan masyarakat telah dibedakan secara tajam dengan kebaikan-kebaikan relatif mereka. Sebagai contoh, hampir setiap orang saat ini menuntut untuk menjadi demokrasi. Namun, sampai dengan dua abad yang lalu, “demokrasi” lebih sering sebagai makian, sebagaimana kata “Fasis” saat ini. (Dan kita cenderung untuk melupakan, tentu saja, bahwa tidak semua penganut fasis adalah orang aneh yang gila kuasa (power-crazed crackpots) sebagaimana ditemukan dalam film-film tua tentang perang – setidaknya beberapa dari mereka adalah orang yang serius, intelektual-intelektual yang baik yang secara tulus berpikir bahwa Fasisme adalah ide yang lebih baik.) Yang lebih umum, terdapat theokrasi, aristokrasi, oligarki, dan monarki, dan masing-masing memiliki pembela-pembela dan pencela-pencelanya.

Beragamnya bentuk-bentuk politik manusia dan pembenaran kita atasnya adalah salah satu fakta yang paling mencolok tentang kita. Ini artinya bahwa kita tidak dapat menghindari berpikir bahwa  praktik-praktik politik kita dapat diubah, dan bahkan (jika hanya ditinjau kembali) sebagai obyek yang mungkin dari pilihan. Kita selalu dapat bertanya: kenapa kita harus melanjutkan mengorganisasi diri kita dengan cara ini ketika kita dapat melakukan dengan cara itu?

Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut berarti mencari pembenaran  untuk suatu pengorganisasian yang sekarang. Kebutuhan pada pembenaran ini tidak pada tempatnya apabila perilaku ditentukan oleh insting atau refleks. Lebah yang berkerumun atau kawanan wildebeest yang ketakutan dan melarikan diri dari predator tidak memiliki kesangsian tentang atau membutuhkan pembenaran atas yang mereka lakukan. Manusia memiliki juga insting-insting dan refleks-refleks, dan tidak diragukan banyak aktivitas politik adalah kebiasaan dan tidak direfleksikan.

BACA JUGA :   Pancasila Sebagai Landasan Rasionalitas (Baru) Masyarakat Pascasekular

Namun kita dengan tegas menolak ide bahwa praktik-praktik politik secara keseluruhan tidak disadari. “Ya, saya hanya melakukannya saja,” mungkin adalah jawaban dengan alasan yang tepat untuk pertanyaan: “Kenapa anda menyukai es krim stroberi?” Namun “saya hanya melakukannya saja” tidak tampak menjadi jawaban yang memuaskan untuk pertanyaan berikut: Kenapa kita memperbudak rakyat? Kenapa kita membiarkan kesenjangan kesejahteraan yang sangat besar antara penduduk negara-negara Barat yang makmur dan yang miskin di dunia? Kenapa kita kadang-kadang siap untuk mengorbankan hidup yang tidak berdosa dalam perang? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban dengan alasan yang memadai.

Jika kita tidak diyakinkan dengan pembenaran-pembenaran yang diajukan, kita mungkin berkesimpulan bahwa praktik-praktik terkait harus diganti atau dihapuskan. Hal ini mengasumsikan bahwa, pada level tertentu, tatanan-tatanan politik kita adalah subyek penilaian dan pilihan rasional. Asumsi ini berada di belakang usaha untuk membedakan praktik-praktik politik dan bentuk-bentuk tindakan politik yang dapat dibenarkan dan yang tidak. Usaha tersebut, lebih dari yang lainnya, menegaskan proyek umum filsafat politik.

Ide-ide dan konsep-konsep dalam kehidupan politik

Aristoteles meletakkan jarinya pada, yang secara erat berhubungan dengan, alasan lain mengapa interaksi politik kita tidak seperti lebah, semut, dan sekawanan wildebeest. Wildebeest tidak berbicara dan mereka tidak menggunakan konsep-konsep. Mereka tidak mengenali “otoritas”, mereka tidak memiliki ide tentang yang “diwakili” oleh wildebeest lain, dan mereka tidak meributkan  tentang “hak-hak wildebeest”. Mereka juga tidak menuntut kesetiaan ataupun penolakan pada beragam praktik dalam kawanan mereka semata-mata demi “kebebasan dan persamaan”, atau lahan yang mereka “butuhkan” sebagai persoalan “keadilan”, bahwa mereka memiliki atau kurang memiliki “legitimasi”, bahwa mereka adalah bagian dari atau bertentangan dengan “kebaikan umum” (common good), dsb. Bagaimanapun konsep-konsep tersebut rupanya menjadi pusat kehidupan politik dan usaha-usaha kita untuk membenarkan tatanan-tatanan politik satu sama lain.

BACA JUGA :   Polusi Informasi dan Partisipasi Politik Orang Muda

Secara luas, konsep-konsep ini ada dua jenis. Beberapa dari itu, seperti konsep-konsep “keadilan” atau “kebaikan umum”, merujuk pada ideal-ideal etis tertentu yang biasa disebutkan dalam pembenaran untuk (atau keberatan pada) praktik-praktik dan tindakan-tindakan politik. Demikian kita seringkali mendesak untuk menolak perbudakan karena tidak adil, untuk memeluk demokrasi atas nama persamaan dan keadilan, atau untuk menumbangkan kediktatoran di luar negeri atas nama kebebasan. Konsep-konsep lain, seperti “otoritas” (authority), “perwakilan” (representation), “hak” (rights), “hak milik” (property), “paksaan” (coersion), atau “kedaulatan”(sovereignty), dikenal sebagai aspek-aspek dari praktik politik yang di dalam dirinya sendiri membutuhkan pembenaran.

Dengan jelas, konsep-konsep pada daftar yang pertama adalah yang paling terkait secara langsung pada pencarian pembenaran dalam politik. Sebagian besar kita ingin tahu apa yang dibutuhkan untuk keadilan, apa yang dikesampingkan ketika subversi pada “kebaikan umum”, dst. Dan jelas hal ini membutuhkan kita  merefleksikan hal-hal yang tampak sebagai “keadilan” atau yang meliputi “kebaikan umum”, bagaimana konsep-konsep tersebut memiliki kemampuan untuk membenarkan segala sesuatu (tentu saja jika dapat), bagaimana kita menjamin yang dibenarkan olehnya, dsb.

BACA JUGA :   Ke-Tuhanan dalam Sosialisme (Religius) Indonesia

Namun konsep-konsep dari jenis yang kedua juga menimbulkan persoalan-persoalan filsafati. Jika kita bertanya (mengatakan) apakah otoritas politik dapat dibenarkan, dan jika ya kapan, kita sebaiknya jelas terlebih dahulu pada apa tepatnya otoritas politik itu. Sudahkah? Apakah kita dapat dengan serta merta, misalnya, membedakan otoritas dengan kekuasaan (dapatkah?), apa tepatnya makna dari perkataan bahwa hakim, dari pada tetangga saya, memiliki otoritas atas saya? Apakah otoritas politik sama dengan, atau berbeda dari jenis otoritas sebagaimana ahli-ahli arkeologi menyatakan? Persoalan-persoalan ini tidak memiliki jawaban-jawaban yang jelas. Menghadapi hal tersebut seringkali meninggalkan kita kebingungan yang tidak diharapkan pada sesuatu yang pertama-tama kita pikir telah memahaminya

Persoalan-persoalan terkait dengan bagaimana seharusnya kita memahami konsep-konsep politik jenis ini (pemaksaan, negara, hak-hak, kedaulatan, dsb) tidak membutuhkan dalam dirinya sendiri pembenaran-pembenaran dari praktik-praktik politik. Namun, agar dapat memahami apa yang coba dibenarkan, filsuf-filsuf politik juga harus menyebut persoalan-persoalan ini.

 

Colin Bird adalah Guru Besar Luar Biasa pada Woodrow Wilson Department of Politics, Universitas Virginia dan penulis The Myth of Liberal Individualism (1999). Seri tulisan Fisafat Politik  Colin Bird  ini merupakan terjemahan bebas  dari bukunya  An Introduction to Political Philosophy(2006).  Cambridge: Cambridge University Press, 2006. hal. 3-5.

[1] Aristoteles (1981), The Politics (London: Penguin). hal. 60.

Please share,