HomeREFLEKSIDISKUSILydia Angela : Potret Keadilan Antara Manusia Dan Lingkungan

Lydia Angela : Potret Keadilan Antara Manusia Dan Lingkungan

DISKUSI LINGKUNGAN NARASI 0 2 likes 402 views

Apakah lingkungan kita sudah mencerminkan keadilan sosial? Dalam kehidupan kita, terdapat lingkungan alami dan lingkungan binaan. Lingkungan alami, seperti namanya, adalah lingkungan alam yang belum diolah manusia, sedangkan lingkungan binaan adalah lingkungan terbangun yang telah diolah oleh manusia. Keduanya krusial bagi kehidupan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kehidupan sosial budaya manusia pun juga merupakan fenomena yang terjadi dengan diwadahi oleh lingkungan binaan, terutama di area perkotaan. Kota adalah salah satu wujud lingkungan binaan yang paling dekat dan memiliki hubungan paling erat dengan penghuninya. Setiap aspek kehidupan masyarakat perkotaan berkaitan erat dengan lingkungan binaan—baik rumah, sekolah, lingkungan kerja, bahkan tempat leisure/rekreasi. Dari kehidupan sosial kita, hingga kehidupan paling privat kita—semuanya terjadi dengan dukungan lingkungan binaan. Lingkungan binaan dalam konteks perkotaan dibuat untuk membantu memfasilitasi dan memudahkan kehidupan manusia. Kota yang baik tentunya adalah kota dengan infrastruktur yang baik, sehingga seluruh warga kota merasa nyaman di dalamnya. Namun, benarkah ruang binaan kita saat ini telah memiliki keadilan sosial, dalam konteks telah mewadahi seluruh warga kota tanpa terkecuali?

Baca juga : Colin Bird : Filsafat Politik dan Aktivitas Politik, Pertentangan tajam antara “teori” dan “praktik”

Seharusnya, infrastruktur kota dapat mewadahi seluruh lapisan masyarakat. Kaya atau miskin, tua atau muda, dalam berbagai keadaan. Namun, bila memang itu adalah syarat agar sebuah kota dikatakan berkeadilan sosial, maka mungkin kita semua akan kebingungan bila harus menunjuk kepada salah satu kota yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak; rasanya jalanan yang ada memberikan kuasa penuh kepada kendaraan bermotor. Trotoar pinggir jalan yang seharusnya disediakan untuk pejalan kaki jarang dapat disebut nyaman—mulai dari naungan yang kurang memadai, kondisi trotoar yang kurang lebar dan compang-camping—dan bahkan kadang trotoar tidak ada sama sekali; inexistent. Pada malam hari, trotoar ini juga jauh dari kata aman, baik bagi lelaki maupun perempuan.

Tak hanya trotoar, namun pejalan kaki yang ingin menyebrang lewat zebra cross juga harus olahraga jantung melawan pengendara motor yang pokoknya ingin mengebut supaya cepat sampai. Lha, terus, apakah ini adil? Apa memang jalanan dibuat hanya untuk para pengendara motor? Apakah manusia harusnya berdiam saja di bangunan, terisolasi dalam kantung-kantung beton dan besi. Tidak bisa kemana-mana kalau tidak ada kendaraan bermotor milik pribadi. Ya, benar sekali; warga perkotaan di Indonesia agaknya dituntut agar memiliki kendaraan pribadi, tak peduli mampu maupun tidak. Kendaraan umum agaknya bukanlah prioritas—ia tersisihkan pengembangannya sedangkan jalanan terus diperlebar menampung merebaknya populasi kendaraan pribadi yang makin menggila. Kendaraan umum yang harusnya terjangkau pun menjadi semakin langka—tidak dapat lagi diandalkan sebagai media transportasi—kehilangan pelanggan, dan kini dan hampir punah—bagaikan lingkaran setan yang merajalela. Dan kendaraan pribadi makin berjaya, jalan raya memakan semuanya. Tidak hanya trotoar, taman pun kadang harus mengalah.

Tempat terbuka publik yang dulunya ramai dengan kegiatan warga kampung dan celotehan anak-anak kini kalah juga, direncanakan menjadi properti yang layak jual—entah perumahan, entah ruko, entah mall baru. Padahal, apakah benar itu yang dibutuhkan warga perkotaan? Apakah adil merenggut ruang rekreasi dan bersosial yang terjangkau demi keuntungan sebagian orang, dan tempat rekreasi yang hanya dapat dinikmati sebagian golongan saja? Bahkan dengan maraknya pembangunan properti ini, masih banyak warga yang harus hidup tidak layak di rumah-rumah tidak permanen, hatinya tidak pernah tenang menunggu pengusiran dari yang berwenang. Bagaikan kriminal. Padahal, mereka hanya hidup dan bertinggal. Namun, nampaknya berada disini pun salah. Dan seringkali, mereka pun terabaikan, dibiarkan menggantung tanpa mendapat solusi yang konkret atas nasib hidupnya. Bukankah mereka juga warga kota yang berhak terwadahi oleh kota?

Image result for trotoar kota surabaya

Namun agaknya nasib para pejalan kaki ataupun warga kampung yang terpinggirkan ini masih cukup beruntung bila dibandingkan dengan penyandang cacat. Coba pikirkan, berapa banyak tempat yang kita kenal yang dapat mengakomodasi seseorang yang menggunakan kursi roda? Bahkan trotoar-trotoar yang telah diperindah dan dilengkapi ramp, seringkali ramp-nya tidak sesuai standar bagi penyandang disabilitas. Fasilitas pendidikan, pelayanan masyarakat, rekreasi—hampir semuanya jarang dapat diakses sendirian bagi mereka yang berkusi roda. Dan marilah kita tidak membahas transportasi umum—bahkan orang normal pun kesulitan mendapatkannya. Apakah para penyandang disabilitas tidak layak diperlakukan sebagaimana umumnya juga? Apakah mereka harus berdiam diri, terkotak di tempat-tempat tertentu yang seringkali bagaikan ‘eksklusif’ bagi mereka? Tentunya penyandang disabilitas ingin hidup normal bersanding dengan masyarakat lainnya. Bersekolah bersama teman-teman, mengurus surat-surat tanpa kesulitan. Mereka juga ingin mampu hidup sendiri, namun lingkungan kita belum dapat mengakomodasinya.

Dan kita baru berbicara soal manusia. Dimanakah posisi alam dan isu lingkungan dalam masalah ini? Terkadang kita lupa, bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa keberadaan alam bebas. Terkadang kita lupa, sebagai ‘pemimpin’ bagi bumi, kita memiliki kewajiban untuk memelihara alam. Bukan hanya menuntut hak berupa sumber daya dari alam. Padahal, keadilan sosial memang diperlukan demi keberlanjutan setiap sistem—dan isu lingkungan yang marak akhir-akhir ini tentu sangat kurang mencerminkan adanya keadilan antara manusia dan alam. Dan contoh kasus-kasus yang telah terjadi sangatlah banyak, baik lama maupun baru. Yang terbaru mungkin adalah isu pembangunan resort di Taman Nasional Komodo, yang masih mengandung segudang pertanyaan.

Baca juga : Perempuan-perempuan Kendeng Penjaga Bumi

Surabaya mungkin adalah salah satu kota yang tengah bergerak menuju kota yang berkeadilan sosial. Kita telah melihat banyak usaha pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas umum. Taman-taman digalakkan di banyak titik di kota Surabaya, mengembalikan hak masyarakat untuk memiliki ruang terbuka yang terjangkau untuk rekreasi masyarakat. Tumbuhan dibuat merindang dengan taman-taman kota kebanggaan. Trotoar pun pelan-pelan diperbaiki, transportasi publik mulai diusahakan. Memang, masih sangatlah kurang. Namun, itu adalah awal yang baik. Permulaan memang sangatlah sulit; namun keberlanjutan juga tidak kalah sulit. Kita telah mendapat awalan yang bagus dalam memperbaiki kota-kota kita, pun telah banyak contoh lain di seluruh dunia. Maka, adalah tugas kita saat ini untuk selalu meningkatkan kesadaran komunal akan pentingnya terus memperbaiki lingkungan kita. Karena kehidupan yang baik, tidaklah lepas dari adanya lingkungan yang baik dan mendukung. Dan terwujudnya lingkungan baik itu, dimulai dari terbentuknya pemikiran dan kesadaran yang mampu mendasari aksi nyata.

Oleh : Lydia Angela Gonodiharjo, Mahasiswa Arsitektur  ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) Surabaya. Peserta Sekolah Analisa Sosial (ANSOS) III 2018  yang diadakan oleh Nera Academia di Surabaya. Tulisan ini merupakan bagian dari proses Sekolah Ansos di mana tiap partisipan mengekspresikan keprihatinannya pada isu gender, pendidikan dan lingkungan.

Please share,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *