Telah 70 tahun bangsa Indonesia menikmati kebebasan dari penjajahan bangsa asing, dan selama kurun waktu itu pula Indonesia terus berusaha memajukan diri sebagai bangsa yang merdeka. Pemerintah terus berjuang mengembangkan berbagai sektor khususnya sektor ekonomi demi tercapainya kesejahteraan bersama.
Namun, patut kita cermati sesungguhnya apa yang telah diraih bangsa ini selama kurun waktu tersebut. Tampaknya bangsa ini memang mengalami kemajuan tetapi masih belum cukup kencang dan terarah kemajuan tersebut. Mari kita tengok negara tetangga kita, Singapura. Di bulan Agustus kemarin Singapura merayakan hari kemerdekaannya yang ke-50, dan betapa luar biasa Singapura berderap menyambut kemajuan jaman. Dari sebuah pulau kecil minus sumber daya Singapura mampu menjadi negara maju di tengah negara ASEAN lainnya. Sesungguhnya peristiwa ini menjadi pemicu bagi kita semua untuk berefleksi, apa sesungguhnya pencapaian kita dan bangsa ini selama 70 tahun merdeka? Apakah kita masih tidak memiliki cukup modal untuk dapat berubah menjadi negara maju? Atau sebenarnya apakah kita ini masih tertindas secara ekonomi?
Sistem Pasar Bebas dan pengaruhnya
Sama seperti negara-negara lain di dunia Indonesia harus berhadapan dengan kerasnya persaingan dalam sistem pasar bebas. Menurut Adam Smith, pasar bebas adalah suatu sistem perekonomian yang bebas dari campur tangan pemerintah. Dalam konteks ini ia berkaca dari merkantilisme yang terjadi di Inggris[1]. Sistem pasar bebas tersebut kini menjadi model yang digunakan secara menyeluruh di seluruh dunia. Di sisi lain sistem pasar bebas menciptakan penguasa-penguasa baru yakni para pemilik perusahaan multinasional. Perusahan-perusaaan itu pula kemudian menjadi pemegang kunci dari keberlangsungan perekonomian dunia.
Bagi negara sistem pasar bebas memiliki sisi positif tersendiri. Dengan adanya pasar bebas perekonomian dapat berkembang secara lebih alami dan menemukan titik keseimbangannya sendiri. selain itu swasta dapat turut menjadi penyokong dana atas berbagai proyek yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebagai contoh, beberapa bulan ini Presiden Jokowi dan jajarannya terus menerus mengundang investor asing supaya mau berinvestasi atau mendanai proyek-proyek besar pemerintah seperti pembangunan pembangkit tenaga listrik, pengerjaan jalur kereta trans-sulawesi dsb. Kita dapat melihat bahwa PDB Indonesia triwulan-I 2015 mencapai Rp. 2.724,7 miliar[2] menandakan adanya perkembangan dibandingkan PDB Indonesia tahun 2000 (Rp. 1.389 miliar rupiah)[3]. Selain itu negara-negara anggota forum G20 menyepakati pentingnya peran pemerintah-swasta dalam proyek infrastruktur[4]. Jelas bahwa peran swasta dalam perekonomian Indonesia sangat penting dan memiliki andil yang besar terlebih untuk mendorong laju perkembangan ekonomi.
Bagi konsumen sistem pasar bebas dapat menjamin kualitas dan kuantitas produk-produk yang diinginkan. Logikanya, dengan sistem yang terbuka akan persaingan maka setiap perusahaan akan saling bersaing ketat dan hal ini mendorong setiap perusahaan menghadirkan produk terbaik dengan harga yang terus dapat bersaing. Konsumen memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memilih dan menilai produk mana yang lebih unggul dari produk yang sebelumnya.
Walau sistem pasar bebas terlihat memiliki banyak keuntungan, sistem tersebut tidak dapat digunakan sepenuhnya seperti yang diidealkan oleh Adam Smith. Negara Indonesia tidak sepenuhnya siap dengan sistem tersebut karena negara tidak membekali masyarakatnya secara cukup. Peran swasta baik asing maupun domestic memang penting tetapi tanpa didukung oleh masyarakat yang terdidik, sistem pasar bebas hanya akan menimbulkan masalah sosial. Peran swasta yang terlalu dominan justru rawan mematikan perusahaan-perusahaan lokal atau usaha mikro dan menengah. Selain itu masyarakat yang tidak didukung kecerdasan membeli rawan dijadikan sapi perah keuntungan dari perusahaan-perusahaan besar.
Presiden Joko Widodo memberikan gambaran makro ekonomi Indonesia dalam silaturahmi dengan dunia usaha di Jakarta Convention Center. Foto : http://.kompas.com
Kedaulatan ekonomi, kedaulatan rakyat
Mengacu pada butir kelima dari pancasila, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah hendaknya hadir dan segera membekali masyarakat supaya dapat turut bersaing di tengah sistem pasar bebas. Kehadiran negara itu dapat berupa pemberian insentif, pemudahan kredit perbankan, permudahan perijinan, hingga membantu berdirinya kelompok-kelompok usaha rakyat. Pemerintah juga dapat mejadi agen distributor produksi rakyat dengan mengadakan pameran-pameran di luar negeri. Namun, usaha terpenting hendaknya diletakkan pada upaya mendorong bersatunya rakyat dan pemberian modal yang besar.
Rakyat sebagai penggerak utama perekonomian negara hendaknya menjadi ujung tombak usaha meraih kedaulatan ekonomi itu sendiri. Tanpa pemberdayaan rakyat hanya akan menjadi penonton dari persaingan sistem pasar bebas. Sejatinya konsep awal pasar bebas adalah “The universal desire to better his own condition”[5]. Setiap orang selalu berusaha memajukan kehidupannya. Tanpa kehadiran negara sebagai payung perlindungan, rakyat kecil dengan sendirinya akan tersingkir dan terpinggirkan karena tidak memiliki modal yang cukup untuk bersaing. Sekalipun unit-unit usaha rakyat mulai bermunculan, cukup sulit bagi mereka untuk berkembang tanpa disokong dengan pemodalan yang kuat. Dalam hal ini pemerintah dapat menugaskan bank-bank untuk menyediakan kredit yang mudah diakses oleh usaha rakyat. Kemudahan akses pada bank akan menjadi faktor penguat hidupnya usaha-usaha rakyat.
Pada akhirnya kita menyadari bahwa sistem pasar bebas sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Sekarang tugas kita adalah melihat peluang dan kekurangan yang ada dari sistem tersebut. Indonesia sesungguhnya telah memiliki sistem perekonomiannya sendiri melalui konsep ekonomi pancasila. Untuk mewujudkannya butuh usaha dan sikap proaktif dari pemerintah selaku mercusuar perkembangan negara ini. Apakah negara ini akan terus menjadi lahan penggalian keuntungan oleh perusahaan trans-nasional? Ataukah negara ini menjadi tempat persaingan sehat antara usaha-usaha rakyat dengan perusahaan-perusahaan lainnya ? sekali lagi tanpa rakyat yang berdaulat akan sulit dicapai kesejahteraan, dan tanpa kedaulatan ekonomi kemajuan hanya akan menjadi cita-cita utopis belaka.
Oleh : Alex Detayoga, Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dimuat atas kerjasama Jurnal WIWEKA, Nera Academia dan www.idenera.com. Artikel ini pernah dimuat di Jurnal WIWEKA Vol.6 Edisi Juni 2017. Email : alexa.detayoga@gmail.com
Referensi :
[1] Bertens . K., Pengantar Etika Bisnis,Kanisius, Yogyakarta 2013,hlm. 110
[2] http://www.bps.go.id/brs/view/id/1143 , diakses hari Minggu, 27/9/2015 jam 08.00
[3] http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1199 , diakses hari Minggu, 27/9/2015 jam 08.00
[4] http://www.kemenkeu.go.id/Berita/g20-sepakati-pentingnya-peran-pemerintah-swasta-dalam-proyek-infrastruktur, diakses hari Minggu, 27/9/2015 jam 08.00
[5]Bertens . K., hlm. 112
Ikuti Idenera di Google News.
Terimakasih telah mengunjungi IDENERA.com. Dukung kami dengan subscribe Youtube: @idenera, X :@idenera, IG: @idenera_com
Tinggalkan Balasan